Ketentuan Layanan

Dengan mengakses atau menggunakan Votein, Anda menyetujui ketentuan layanan berikut. Mohon baca dengan saksama sebelum menggunakan layanan untuk menyelenggarakan sesi voting.

1. Penggunaan Layanan

Layanan ini ditujukan untuk organisasi (pemerintahan, swasta, maupun lembaga) yang ingin menyelenggarakan sesi pemungutan suara digital. Anda bertanggung jawab atas keakuratan informasi sesi voting, kandidat, dan metode verifikasi yang dikonfigurasi.

2. Tanggung Jawab Penyelenggara Sesi

• Memastikan metode verifikasi yang dipilih sesuai dengan tingkat formalitas dan risiko sesi voting.
• Menjaga kerahasiaan kredensial akun organisasi (email, password, integrasi WA Gateway/Resend).
• Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan hasil voting yang diselenggarakan.

3. Larangan Penggunaan

Anda dilarang menggunakan layanan ini untuk: mengumpulkan data pemilih di luar keperluan sesi voting yang sah, menyelenggarakan voting yang melanggar hukum yang berlaku, atau mencoba mengeksploitasi sistem untuk memanipulasi hasil di luar mekanisme yang disediakan.

4. Ketersediaan Layanan

Kami berupaya menjaga ketersediaan layanan setinggi mungkin, namun tidak menjamin layanan bebas dari gangguan teknis. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat gangguan pihak ketiga (mis. penyedia email atau gateway WhatsApp yang digunakan organisasi).

5. Harga & Pembayaran

Sesi voting dasar dapat dibuat tanpa biaya. Add-on (verifikasi OTP WhatsApp, verifikasi NIK, laporan lanjutan, peta sebaran, tambahan kapasitas pemilih) dikenakan biaya satu kali per sesi voting, dibayar dari saldo akun atau langsung lewat Midtrans. Harga add-on sewaktu-waktu dapat berubah; perubahan harga tidak berlaku surut terhadap sesi yang sudah dibayar. Saldo yang sudah di-top up tidak dapat dicairkan kembali menjadi uang tunai, hanya dapat digunakan untuk membeli add-on di dalam layanan.

6. Penghentian Akun

Kami berhak menghentikan akses organisasi yang terbukti melanggar ketentuan ini, termasuk penggunaan layanan untuk aktivitas ilegal atau merugikan pihak lain.

7. Hukum yang Berlaku

Ketentuan ini tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.